Dina Syafitri
Agam, Sumbar — Inspektorat Pengawasan Umum Polri melaksanakan Audit Tematik Penanganan Bencana Alam terhadap jajaran kepolisian di Sumatera Barat sebagai upaya memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kegiatan ini digelar di Aula Polresta Bukittinggi, Rabu (21/1/2025).
Audit dipimpin Auditor Kepolisian Utama Tk. II Itwasum Polri Brigjen Pol Eddy Hermanto, bersama tim auditor Itwasum Polri.
Pada hari kedua pelaksanaan, pemeriksaan menyasar enam satuan kerja, yakni Polresta Bukittinggi, Polres Agam, Polres Payakumbuh, Polres 50 Kota, Polres Pasaman Barat, dan Polres Padang Panjang.
Brigjen Pol Eddy Hermanto menjelaskan, Audit Tematik tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga menilai efektivitas dan kesiapan organisasi dalam penanganan bencana.
“Audit ini bertujuan memastikan bahwa setiap anggaran bantuan bencana dikelola sesuai aturan, tepat sasaran, serta benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak, ” ujarnya.
Menurutnya, materi pemeriksaan meliputi ketepatan perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan, hingga identifikasi potensi kelemahan pengendalian internal.
Auditor juga menilai peluang perbaikan kinerja agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terkoordinasi.
“Kami ingin mendorong satuan kerja agar tidak hanya patuh aturan, tetapi juga adaptif dan responsif saat menghadapi situasi bencana, ” Ulasnya.
Kapolres Agam AKBP Muari menyambut positif pelaksanaan Audit Tematik tersebut. Ia menilai audit menjadi momentum strategis untuk memperbaiki sistem dan memperkuat profesionalisme institusi.
“Kami siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi Itwasum Polri sebagai bentuk komitmen Polres Agam dalam meningkatkan kualitas penanganan bencana yang transparan dan akuntabel, ” ujarnya.
Audit Tematik Penanganan Bencana Alam dari Itwasum Polri berakhir sekitar pukul 12.55 WIB dan berlangsung dalam situasi aman serta tertib.
Hasil audit ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi jajaran kepolisian dalam memperkuat kesiapsiagaan dan tata kelola penanganan bencana ke depan.
(Berry)
